BOLSEL, VERSISULUT.com – Komitmen legislatif dalam mengawal program gizi nasional kembali ditunjukkan Wakil Ketua DPRD Bolaang Mongondow Selatan Jelfi Djauhari bersama Anggota DPRD Halilintar Kadullah.
Keduanya hadir dan memantau langsung peresmian Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Citra Cemerlang di Kecamatan Helumo, sebagai bentuk dukungan DPRD terhadap penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Pada Senin, (08/12/2025).
Acara peresmian turut diikuti Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, Spt., M.Si., Wabup Deddy Abdul Hamid, Kapolres Bolsel AKBP Kuntadi Budi Pranoto SIK, Sekda Arvan Ohy SSTP, MAP, pejabat tinggi pratama, Satgas MBG, mitra yayasan, serta jajaran pengelola Dapur MBG.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Jelfi Djauhari menegaskan bahwa pelaksanaan MBG merupakan mandat langsung dari Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Karena itu, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kesiapan fasilitas, kualitas layanan, serta keberlanjutan program di Bolsel.
“Kami memberi apresiasi penuh kepada SPPG Citra Cemerlang yang menjaga hygiene dapur, ketelitian proses produksi, penggunaan APD, dan standar kebersihan sehingga makanan yang diterima anak-anak benar-benar fresh,” tutur Jelfi.
Anggota DPRD Halilintar Kadullah juga tampak aktif melakukan pemantauan di area dapur. Kehadirannya menegaskan bahwa implementasi MBG bukan hanya urusan eksekutif, namun juga diawasi penuh oleh legislatif demi menjamin kualitas layanan untuk seluruh siswa penerima manfaat.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru mengumumkan bahwa Bolsel kini mengoperasikan empat Dapur MBG di wilayah Bolmong Raya. Jumlah penerima manfaat juga meningkat dari 21 ribu menjadi 22 ribu anak, termasuk kelompok disabilitas.
“Target kami, seluruh siswa-siswi di Bolsel bisa mendapatkan MBG secara merata, dan tentu membutuhkan dukungan semua pihak,” kata Iskandar.
Ketua Yayasan SPPG Citra Cemerlang turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemda dan DPRD. Ia menyebut, pada Januari 2026 yayasan akan mengikuti proses akreditasi dengan standar kebersihan dapur sebagai penilaian utama.
“Setiap ketidaksesuaian standar dapat berdampak pada pemotongan insentif, sehingga seluruh pengelola wajib menjaga kualitas layanan,”tutupnya.(Advetorial)
